Peran Filsafat Intelijen Negara

Dalam Perspektif Hukum Militer*

Oleh  AM Hendropriyono

 

Tulisan ini merupakan Orasi Ilmiah yang disampaikan dalam rangka wisuda sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer  “AHM-PTHM” angkatan XIV Tahun 2012, di Balai Sudirman, Jakarta, 10 Oktober 2012.

 

Pendahuluan

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmaanirrohiim, sebagai pendahuluan saya bermaksud menyampaikan (secara lisan) garis besar dari isi orasi ilmiah yang saya sampaikan hari ini.

Pada saat ini negara kita berada dalam suatu krisis yang kalau krisis itu kita analisis dan simpulkan, sebenarnya adalah krisis filsafati.

Apa yang terlihat di lapangan adalah antara lain terhadap intelijen negara Republik Indonesia yang merupakan panca indra dari keseluruhan jasad negara bangsa Indonesia ini. Semakin hari semakin terlihat betapa intelijen ini tidak memuaskan bagi berbagai kalangan di masyarakat, akibat terjangkitnya suatu intelijen phobia, penyakit ketakutan terhadap intelijen. Padahal, intelijen merupakan pedoman atau penunjuk jalan bagi kehidupan kebangsaan.

Yang kedua, hukum yang tidak kondusif yang berada di bawah naungan the criminal justice system terhadap intelijen negara.

Apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat terhormat ini adalah, bagaimana pemikiran kita secara akademik agar hal-hal yang merupakan raw input ini menjadi suatu output yang berupa intelijen negara yang tajam yang didukung oleh segenap lapisan masyarakat kita, supaya dapat memenuhi fungsinya sebagai penuntun di dalam menjalani kehidupan kebangsaan kita.

Untuk mencapai output seperti itu marilah kita melakukan pendekatan dari sisi pola pikir. Pertama-tama kita harus mempunyai suatu nilai dasar  yang sudah kita sepakati bersama sebelum kita lanjut pada diskursus akademi.

Yaitu bahwasanya nilai-nilai dasar kita segenap bangsa Indonesia sejak kelahirannya sampai hari ini, terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang kemudian diderivasikan di dalam UUD 1945.

Di dalam kita merubah atau melakukan proses menuju kepada tujuan kita mencapai output tadi, kita tidak berada di dalam ruang hampa. Tetapi, kita berada berada dalam suatu lingkungan yang berkembang secara strategis, dan lingkungan itu berubah terus, berkembang terus. Terutama, dari aspek AGH (ancaman, gangguan, hambatan) terhadap kehidupan kebangsaan kita.

Untuk mengadapi itu pun kita harus menggunakan sesuatu yang disebut perang. Dan perang jaman sekarang sudah sangat berubah. Sifat dan bentuk perang sudah jauh dari sifat dan bentuk perang pasca perang dunia kedua.

Untuk itu apa yang akan kita bahas berikut ini mencakup tiga hal: siapa, harus melakukan apa, dan bagaimana caranya.

Jelas bahwa judul dari orasi ini  adalah PERAN FILSAFAT INTELIJEN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM MILITER. Karena itu sebagai subjek perubahan untuk mencapai cita-cita untuk menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara kita adalah hukum militer. Sasaran yang paling strategis adalah UU intelijen negara.

Bagaimana kita bisa mendapatkan undang-undang intelijen yang mumpuni, supaya kita bisa mendapatkan output tadi adalah melalui perumusan filsafat intelijen negara.

 

 

Hukum Militer

Hukum militer adalah bagian dari hukum nasional, yang berlaku untuk dan di kalangan militer. Secara anatomis, jika manusia kita jadikan sebagai suatu model analisis, maka hukum nasional dapat diibaratkan sebagai tubuhnya dan hukum militer sebagai kaki-kaki dan tangan-tangannya.

Istilah militer kerapkali menjadi rancu, dengan istilah tentara di kalangan masyarakat. Istilah militer lebih sering digunakan untuk menunjuk kepada tempat membina, mengatur dan memberikan keadilan bagi individu. Misalnya, Akademi Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Hukum Disiplin Militer, Oditur Militer, Mahkamah Militer dan lain-lain.

Adapun istilah tentara lebih sering digunakan untuk menunjuk kepada lembaga atau institusi asal, induk atau yang menaunginya, misalnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) dan lain-lain[1].

Namun istilah militer juga mengandung konotasi sebagai kombatan yang reguler, seperti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Angkatan Perang dan sebagainya. Dalam konteks demikian, maka kombatan yang ireguler misalnya pasukan-pasukan gerilya seringkali menggunakan istilah tentara, seperti Tentara Pembebasan Nasional, Tentara Rakyat, Tentara Merah dan lain-lain.

Untuk dapat memahami hukum militer, seorang anggota militer atau anggota tentara harus memahami terlebih dahulu hukum universal, hukum nasional, hukum positif, yang semuanya itu berlaku sebagai Lex Superiori.

Atas dasar pemahaman tersebut barulah orang dapat menguasai hukum militer sebagai suatu Lex Inferiori, yang secara materiil teruji dengan aturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Hal tersebut sesuai dengan adagium Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, yang menempatkan hukum nasional secara hirarki selalu berada di atas hukum militer Republik Indonesia.

Hukum militer yang berlaku di negara kita pada zaman Belanda, sejak 1942 telah mengalami beberapa perubahan karena masuknya Jepang. Pasca proklamasi kemerdekaan berturut-turut di bawah berbagai rejim dan era administrasi pemerintahan negara, dilakukan lagi berbagai penyermpurnaan di sana-sini terhadap aturan perundang-undangan.

Penyempurnaan atau perubahan tersebut selalu disesuaikan, dengan kemauan politik rakyat yang berdaulat. Tidak mungkin hukum dari para penjajah dahulu itu harus terus kita gunakan, karena mempunyai nilai yang bertentangan dengan politik hukum kita sebagai bangsa merdeka. Politik hukum lebih mirip sebagai etika [2], yang mewajibkan tercapainya tujuan berdasarkan legalitas moral.

Militer kita dengan intelijennya mempunyai fungsi utama untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman, gangguan dan hambatan (AGH) musuh. Setiap anggota militer baik TNI-AD, TNI-AL maupun TNI-AU menilai, bahwa kewajiban mempertahankan kelangsungan hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah baik, tidak buruk, meskipun jika hal tersebut tidak dibenarkan atau dipersalahkan oleh segelintir orang atau sekelompok kecil masyarakat kita yang anarkis.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menegakkan keamanan, merupakan konsensus bangsa kita sejak kelahirannya. Dengan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa memberikan makna, bahwa masyarakat kita yang ber-Bhinneka Tunggal Ika telah mengkonstruksi suatu pertimbangan nilai, bahwa perlindungan dan rasa aman bagi segenap bangsa Indonesia adalah baik karena diinginkan, sebagaimana tujuan negara kita.

Mematerialisasi tujuan itu merupakan kewajiban moral, sebagaimana halnya dengan makan dan minum untuk mencapai tujuan mempertahankan kelangsungan hidup. Kebaikan sebagai prajurit adalah keindahan moral yang merupakan penjuru bagi tegaknya disiplin, ikatan jiwa korsa dan profesionalisme tentara. Kebenaran dan keindahan moral menurut Davitt (1978) merupakan nilai-nilai manusia yang transendental dan universal, yang dianggap sebagai fakta hidup manusia yang sudah ada seperti kelahiran dan kematian [3].

Dengan legalitas moral, maka seorang anggota militer dengan intelijennya tidak boleh ragu-ragu, apalagi takut atau gentar, untuk menunaikan tugas yang dipercayakan negara kepadanya. Intelijen kerapkali dinilai masyarakat awam sebagai suatu hal yang menjijikkan, karena banyak melibatkan diri dalam masalah rekayasa. Namun tidak pernah ada penjelasan tentang hukum dan intelijen sebagai suatu kerja moral yang mutlak diperlukan, dalam kehidupan manusia selaku individu maupun sosial.

Para cendekiawan di dunia ini belum ada yang membahas tentang basis aksiologis disiplin ilmu intelijen, sebagaimana yang biasanya mereka lakukan terhadap disiplin ilmu-ilmu lain. Kaum teoritikal itu terbiasa berada dalam lingkungan realitas yang sistemik dan mapan, sedangkan intelijen ber-manuver dalam relitas yang terus berubah dan berkembang.

Di lain pihak kaum intelijen klasik masih merasa, bahwa filsafat intelijen terlalu abstrak untuk sesuatu yang berurusan dengan realitas empirik. Fungsi-fungsi utama intelijen yang meliputi penyelidikan, penggalangan dan pengamanan jelas menghasilkan output yang riil atau kongkrit. Adapun filsafat intelijen dinilai mereka hanya kegiatan yang terus bertanya, bukan mengeluarkan output berupa alternatif course of action (kemungkinan cara-cara bertindak) apapun.

Mereka menganggap filsafat intelijen sebagai suatu proyek skolastik, yang hanya memproduksi hasil kontemplasi yang bukan solusi. Pendapat klasik yang naif itu harus berubah, karena lingkungan keadaan strategik kita juga telah berubah, sebagaimana AGH (ancaman, gangguan, hambatan) yang kita hadapi.

Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Segala macam siasat baru harus disusun, menghadapi AGH (ancaman, gangguan, hambatan) dan lingkungan yang serba berubah. Namun hukum harus tetap mengacu pada nilai dasar, yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Republik Indonesia.

Hakikat Operasi Intelijen Negara

Kedua pendapat yang saling bertentangan itu mengingkari realitas, bahwa semua disiplin ilmu memerlukan filsafat. Pemikiran filsafati memang tidak dapat secara langsung diderivasikan dalam wujud siasat intelijen, namun refleksi filsafat merupakan payung paradigmatik untuk dapat menempatkan intelijen sebagai suatu disiplin ilmu.

Intelijen tidak boleh terus dibiarkan untuk hidup di ruang hampa, karena ia bergerak dalam realitas hidup manusia kongkrit yang membutuhkan jaminan atas kelangsungan hidupnya. Kebutuhan terhadap filsafat intelijen sama dengan dibutuhkannya zat-zat yang terkandung dalam makanan yang disantap oleh manusia demi kelangsungan hidupnya.

Filsafat intelijen negara menunjukkan koridor, dalam menentukan kebijakan intelijen negara. Kebijakan intelijen merupakan poros dari manuvers intelijen, dalam menegakkan keamanan nasional menghadapi AGH (ancaman, gangguan, hambatan) dengan bentuk dan sifatnya yang spesifik. Militer dengan intelijennya harus menghadapi AGH (ancaman, gangguan, hambatan) yang memerangi negara kita dalam bentuk dan sifat perang, yang kini juga semakin spesifik.

Pengertian perang tidak lagi hanya menyangkut petak serangan, Front Edge of the Battle Area (FEBA) atau Batas Depan Daerah Tempur (BDDT), Garis Awal dan Batas Serangan. Demikian pula pengertian negara, tidak lagi hanya menyangkut geografi yang dibatasi oleh tanda-tanda fisik, melainkan juga menyangkut ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan atau peradaban bangsa.

Dengan demikian, AGH (ancaman, gangguan, hambatan) terhadap negara bukan sekedar militer asing atau musuh eksternal yang menyerbu Indonesia dengan kekuatan fisik militer. AGH (ancaman, gangguan, hambatan) yang didampingi dengan kompetisi kemajuan teknologi dunia dan legalitas internasional, kini sudah merupakan suatu tantangan (T) nyata, yang harus dijawab dengan cepat dan tepat.

Tantangan yang dimaksud termasuk misalnya kegiatan patenisasi kekayaan budaya kita oleh pihak asing, sehingga bangsa Indonesia semakin tidak lagi berdaulat terhadap kebudayaannya sendiri. Keamanan nasional dipahami secara komprehensif sehingga meliputi juga keamanan insani, yaitu terjaminnya hak sipil-politik, ekonomi, sosial, dan budaya setiap warganegara.

Dengan demikian maka keamanan dan kebebasan, tidak perlu lagi untuk di-dikotomikan. Keamanan insani juga berarti perlindungan terhadap kebebasan warga negara untuk dapat menikmati hak-hak dasarnya. Kita juga harus mewaspadai kekuatan-kekuatan ekonomi asing yang menyedot kekayaan alam strategis kita yang dapat berdampak pada ketidakmampuan negara melindungi kualitas hidup warganya. [4]

Menghadapi AGHT (ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan) berarti kita harus melakukan analisa kontijensi, yang tertuang dalam suatu “Rencana Yudha”. Yudha adalah perang, yang bagaimana pun bentuk dan sifatnya, mempunyai prinsip To Kill or To Be Killed.

Kini perang harus kita sadari, telah berubah karakternya. Perang sekarang tidak lagi dapat dipahami sebagai sesuatu yang berhadapan dengan sasaran yang bersifat kongkrit, melainkan sasaran konseptual yang abstrak.

Perang melawan anarkisme, misalnya, merupakan upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk menciptakan, mempertahankan tata sosial yang aman, tertib dan damai. Oleh karena itu maka perang anti anarkisme harus dilancarkan secara berkelanjutan dan terus menerus, agar selalu dapat kita menangkan.

Kemenangan dicapai jika kita dapat mencegah sebelum terjadinya tindakan anarkis dan dapat menghukum pelakunya jika tindakan anarkis telah terjadi. Hukuman juga bermaksud mencegah, agar tindakan anarkis tidak terjadi lagi. Karenanya Hukum Militer tidak memberlakukan dikotomi, antara penegakan hukum dengan operasi intelijen. Namun keduanya harus diakui tetap berbeda, tidak sama dalam subyek, obyek dan metode.

Subyek intelijen adalah aparat intelijen, sedangkan subyek hukum adalah aparat penegak hukum. Artinya, aparat intelijen bukan aparat penegak hukum. Obyek Intelijen adalah musuh, baik yang kongkrit maupun yang abstrak, baik yang eksternal maupun yang internal. Adapun obyek hukum adalah musuh yang kongkrit, termasuk aparat intelijen sendiri jika terbukti bahwa intelijen telah melanggar hukum.

Intelijen melaksanakan fungsinya sebelum suatu tindak kejahatan terjadi, sedangkan aparat penegak hukum baru dapat mulai melaksanakannya setelah tindak kejahatan pidana tersebut terjadi. Aksi penguasaan terhadap sasaran intelijen adalah untuk digunakan dalam operasi intelijen, sedangkan aksi penguasaan, misalnya, penangkapan terhadap sasaran oleh aparat penegak hukum adalah untuk dihukum.

Perang menghadapi AGH (ancaman, gangguan, hambatan) yang abstrak kini, membuat perbedaan antara “pertahanan” dengan “keamanan” menjadi kabur, bahkan akan semakin lenyap. Lebih abstrak lagi karena di era ini musuh dapat menginfiltrasi negara kita, untuk melakukan operasi penggalangan lunak dan cerdas terhadap segelintir atau sekelompok kecil masyarakat kita sendiri.

Dengan demikian musuh kita kini ada di luar, di dalam, di mana-mana, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara musuh dari luar dan musuh dari dalam. Musuh dari dalam negeri sendiri adalah segelintir orang, yang telah disusupi oleh ideologi asing dan para konsumeris hedonistik yang berfilsafat anarkis.

Perang melawan anarkisme di Indonesia bersifat universal, sehingga masyarakat kita dapat bersatu memberantasnya tanpa terikat ras, etnis atau agama. Di zaman globalisasi sekarang ini anarkisme mendatangkan konflik horizontal berintensitas rendah (Low Intensity Conflict), yang sewaktu-waktu dapat meningkat menjadi keadaan perang, yaitu perang ideologi, politik, ekonomi, perang sosial dan perang budaya, disamping perang militer fisik.

Perang tersebut akan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang dicapai oleh otak manusia dan berpindah medan perang kematraan ke dunia maya (Cyber Warfare). Pada tataran filsafat dapat dinyatakan dengan tegas, bahwa apa yang terjadi dewasa ini di dunia adalah peperangan antar peradaban.

AGHT (ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan) yang datang terus secara berkesinambungan, memerlukan kecepatan dan ketepatan kita di dalam mengantisipasinya. Kecepatan (velox) dan ketepatan (exactus), merupakan ontologi intelijen. Artinya, tanpa Velox atau Exactus, maka intelijen tidak pernah ada.

Intelijen sekali lagi, tidak memerlukan bukti yang harus dipenuhi, sebagaimana penegak hukum, untuk menentukan siapa atau apa sasarannya. Intelijen tidak bertujuan menghukum siapapun, tetapi bertujuan menggunakan siapapun yang dinilainya mengandung kebenaran pragmatik.

Dengan pemahaman tujuan dan teori yang demikian itu, maka pada hakikatnya operasi intelijen negara tidak mungkin diletakkan di bawah The Criminal Justice System (Sistem Peradilan Kriminal), sebagaimana halnya peristiwa-peristiwa hukum.

Kedaruratan

Kedaruratan berbeda dengan keadaan darurat, namun kedaruratan biasanya kemudian disandingkan dengan hukum dalam keadaan darurat. Intelijen bekerja dalam situasi kedaruratan yang merupakan hukum, yang tidak berada di bawah cakupan Sistem Peradilan Kriminal.

Dengan demikian maka kedaruratan merupakan fakta di dalam ruang hampa hukum, yang menjadi basis untuk tegaknya keadilan. Revolusi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan contoh kedaruratan, dari mana kemudian kita menyusun UUD 1945 yang menjadi basis bagi tegaknya keadilan baru.

Hukum penjajahan yang menentukan perjuangan kemerdekaan itu sebagai terorisme yang melanggar hukum, secara otomatis telah menjadi beku. Perjuangan merebut kemerdekaan saat itu, berada dalam ruang hampa hukum. Ketika hukum penjajah yang melarang keras suatu pemberontakan telah beku, maka perjuangan para perintis kemerdekaan itu kemudian hanya merupakan fakta tentang kejadian dan waktunya.

Tidak ada ius constitutum yang dapat bekerja, terhadap fakta yang hanya bersifat spacio temporal di dalam kedaruratan. Bagi militer dengan intelijen negaranya yang berjuang pada masa kedaruratan, mengandaikan saat itu hukum positif terbekukan. Hasil dari perbuatan para pejuang adalah terciptanya hukum baru. Tindakan di masa kedaruratan atau iustitium bukan terorisme, bukan rekayasa, bukan juga diktatorial, tetapi suatu tindakan penyelamatan terhadap rakyat Indonesia di dalam ruang hampa hukum.

Donny Gahral Adian (2012) [5] menggaungkan adagium yang memantulkan semangat iustitium: necessitas legem non habet. “Kedaruratan tidak mengenal hukum apapun, karena kedaruratan membuat hukumnya sendiri. Adagium necessitas legem non habet ini dikokohkan oleh Santo Romano, hakim asal Italia yang termasyhur di awal abad ke-20. Romano menolak pendasaran kedaruratan pada hukum. Kedaruratan bukan sesuatu yang asing, yang perlu diberi pendasaran hukum supaya masuk akal. Baginya, kedaruratan adalah sumber mula-mula hukum itu sendiri. Sebagai sumber hukum, ia tidak memerlukan pendasaran pada norma tertentu. Meminjam istilah Aristoteles, kedaruratan adalah penggerak pertama (prime mover) dari hukum itu sendiri. Kedaruratan tidak perlu dicarikan pendasaran hukum, karena sejak awal ia sudah berwatak hukum.”

Jika intelijen melihat seorang teroris sedang lari menuju sebuah masjid, dimana misalnya banyak orang sedang bersembahyang Jum’at di sebuah masjid seperti di Cirebon. Teroris yang badannya penuh dengan bom bunuh-diri itu harus ditembak mati, demi menyelamatkan banyak orang yang sedang dijadikan sasarannya. Intelijen yang menembak itu dapat dipersalahkan, karena dalam konotasi hukum teroris tersebut melakukan tindak pidana yang belum selesai. Ia tidak boleh ditangkap, diadili, apalagi langsung divonis dengan ditembak mati.

Namun hukum hanya menentukan intelijen yang menembak itu benar atau salah, sedangkan intelijen menentukan dia orang yang baik atau buruk. Jika intelijen karenanya lalu dipersalahkan dan harus dihukum, ia tetap adalah intelijen yang baik. Dasar tindakan intelijen tersebut ditopang oleh legalitas moral, bukan legalitas hukum.

Namun intelijen tidak dapat menggunakan dalih kedaruratan, untuk melindungi kepentingan segelintir kelompok orang ataupun rejim. Praktik intelijen yang berada di luar etika konstitusi, yang selalu bergumul dengan rekayasa, harus dikategorikan sebagai “intelijen liar”.

Exactus (kebenaran) intelijen pada hakikatnya bersifat pragmatis (kebermanfaatan), ketimbang korespondensi (kesesuaian). Intelijen tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kesesuaiannya dengan fakta, tetapi harus juga berdasarkan kegunaannya untuk mengantisipasi kejadian di masa yang akan datang.

 

Rangkuman

Secara universal intelijen negara menganut pragmatisme, yang artinya berjalan atas dasar kebermanfaatan atau kegunaan bagi negara. Namun di Indonesia pragmatisme mempunyai koridor moral, sesuai dengan filsafat Pancasila yang tidak membenarkan penghalalan segala cara demi tujuan apapun.

Karena itu Hukum Militer Republik Indonesia membenarkan perlunya Undang-undang intelijen, yang teruji secara materiil terhadap UUD 1945. Adapun UUD 1945 selalu terbuka bagi setiap amandemen konstitusional, sesuai dengan kehendak politik rakyat.

Kehendak politik rakyat Indonesia mempunyai nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila sebagai filsafat negara. Pancasila secara ontologis, epistemologis dan aksiologis, merupakan dasar filsafat intelijen negara.

Filsafat Intelijen Negara tersebut secara gamblang menjelaskan, tentang basis-basis filosofis intelijen sebagai suatu disiplin ilmu dan juga poros, bagi berbagai bentuk dan sifat dari pola operasional intelijen negara.

Basis-basis filosofis tersebut dimaksudkan untuk memberikan koridor bagi pemilihan siasat intelijen negara dalam menghadapi AGHT (ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan). Selain itu juga untuk melindungi intelijen, dari praktik-praktik liar amoral yang bersifat melawan hukum.

Intelijen harus bekerja lebih atas dasar legalitas moral, ketimbang legalitas hukum semata-mata. Akhirnya, intelijen sampai pada suatu titik dilematis, antara pragmatisme dan kewajiban moral. Di titik inilah Filsafat Intelijen memainkan peran sentralnya, sebagai suatu paradigma baru di negara Republik Indonesia yang demokratis. Paradigma baru ini diperlukan untuk menghadapi AGHT (ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan) yang terus berubah, dalam perkembangan keadaan lingkungan strategis di semua tataran.

———————

[1] Lihat: SR Sianturi SH, 1981. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Badan Pembina Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.

[2] Lihat: DR Bernard L. Tanya, SH, MH, 2011. Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama. Genta Publishing, Yogyakarta.

[3] Lihat: Thomas E. Davitt, 1978. Revised Edition For American Philosophical Society. Terjemahan Yudi Santoso, S. Fil., 2012. Nilai-nilai Dasar di Dalam Hukum. Penerbit Pallmal Yogyakarta, hlm. 11.

[4] Lihat: Donny Gahral Adian, 2012. Pengantar dalam Filsafat Intelijen Negara oleh A.M. Hendropriyono, 2012. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

[5] Ibid.