Terorisme Sebagai Ancaman Terhadap Keutuhan NKRI

Oleh A.M. Hendropriyono

RADIKALISME yang lahir dari fundamentalisme dan berujung pada terorisme merupakan fenomena global, yang dapat ditemui dalam agama-agama besar di dunia. Ketika perspektif politik dunia dibatasi pada relasi Islam-Barat, maka perspektif itu bagi sebagian orang yang berbicara tentang fundamentalisme berarti melakukan tuduhan. Hal tersebut disebabkan Fundamentalisme tidak menunjukkan keyakinan-keyakinan agama, tetapi lebih merupakan ideologi politik, yakni masalah yang menyangkut watak negara, masyarakat, dan politik dunia. Akan tetapi terorisme dewasa ini diartikulasikan melalui simbol-simbol agama.

Fundamentalisme Kristen yang dalam administrasi pemerintahan George W Bush di Amerika Serikat merupakan pendukung utama neoimperialis (Maarif, 2009), tumbuh sejak sekitar abad ke-19 dan semakin berkembang sampai dewasa ini. Dalam tradisi Barat, fundamentalisme ditandai dengan keberhasilan industrialisasi yang membawa hal-hal yang positif dan negatif pada saat yang sama.

Lahirnya fundamentalisme Yahudi berkaitan erat dengan konstelasi geopolitik, sehingga lahirnya fundamentalisme tersebut ditandai dengan lahirnya kaum Zionis. Fundamentalisme Yahudi ini merupakan sebuah paham yang meyakini bahwa tanah Palestina adalah tanah keberkatan, yang merupakan satu-satunya yang dihadirkan bagi anak-anak Tuhan. Yahudi menjadi agama untuk klaim pada tanah, atau untuk keturunan dan teritorial. Ide inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya negara Israel di Palestina yang mendapat perlawanan  dari penduduk setempat dengan cara-cara intifada (gerilya) (Haryono, 2005).

Hampir satu generasi sebelum fundamentalisme di Amerika Serikat, Gereja Katholik Roma telah mengeluarkan dan menyebarkan The Syllabus of Error (1864). Paus Pius IX  mengecam hampir seluruh aspek modernitas, melakukan kampanye antimodernitas dalam sebuah platform gerejani, ketimbang pembenaran mutlak terhadap kitab suci. Doktrin tentang kesempurnaan Paus dididefinisikan oleh Dewan Vatican Pertama pada tahun 1870 (Appleby, 2006).

Gerakan-gerakan radikalisme  Islam yang muncul di Indonesia pada dua dasa warsa terakhir tidak terlepas dari perkembangan gerakan Islam di dunia. Ini sejalan dengan pendapat sejumlah pengamat. Dalam bukunya Joining the Caravan?: The Middle East, Islamism and Indonesia, Greg Fealy dan Anthony Bubalo menjelaskan bahwa maraknya gerakan radikalisme Islam  bukan hanya fenomena di Indonesia. Juga bukan fenomena yang datang tiba-tiba. Gerakan ini lahir dalam situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang oleh pendukung gerakan Islam radikal dianggap sangat memojokkan umat Islam.

Di dunia Islam menurut KH Hasyim Muzadi dan sejumlah pakar, fundamentalisme dan radikalisme berakar sejak akhir Khulafaurrasyidin (kepemimpinan empat khalifah Islam: Abu Bakar, Umar Ibnu Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan). Akar Hizbul Takfiriyyah ini mulai muncul sejak pecahnya Islam menjadi kelompok  Syiah, Khawarij, Mu’tazilah, dan sebagainya. Misalnya, pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang amat taat beragama. Tetapi, karena pengertian politik yang diagamakan dan agama yang dipolitikkan, akhirnya terjadilah peperangan.

Di samping faktor ketidakadilan global terhadap negara-negara Muslim, seperti yang dilakukan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush, Wahabisme kontemporer merupakan paham yang menyuburkan lahirnya paham-paham yang mengusung gerakan terorisme. Beberapa orang berkebaratan dengan pengaitan Wahabi dengan gerakan radikalisme dan terorisme yang saya kemukakan ini. Tetapi merupakan kenyataan bahwa kelompok umat Islam yang memutuskan para pelaku teror global, merupakan entitas yang mengaku berorientasi pada pemurnian tauhid (keesaan Tuhan).

Dasar yang dikemukakannya adalah manhaj salafus shalih yang dikenal di kalangan aktivis Islam sebagai ‘salafi’.  Kelompok ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan entitas-entitas lain yang eksis di kalangan umat Islam dalam pemahaman terhadap akidah dan fikih. Namun sebagian kaum salafi di Arab Saudi sekarang ini mempunyai sikap keagamaan yang ganjil, yang berlebihan dalam memberi stigma kafir terhadap kelompok mana saja di luar mereka. Sikap ini di kalangan Islam dikenal dengan sikap yang al ghuluw fi tafkir (Ulumiddin, 2008).

‘Tauhid dalam versi mereka’ (termasuk Osama bin Laden) diyakini dapat mempersatukan kaum Muslimin di seluruh dunia. Dengan hanya satu pemahaman, kata Osama bin Laden, maka kepentingan berdirinya kekhalifahan global akan terwujud. The spirit of religious brotherhood among Moslems has been strengthened which is considered a great step towards uniting the Moslems under the state of monotheism for the purpose of establishing the rightly guided Caliphate, God willing (OBL, 16 Februari 2003).

Fundamentalisme dan Terorisme

Di dunia Islam secara sporadis sejak beberapa tahun terakhir ini gejala fundamentalisme sangat dirasakan. Yang paling ekstrem di antara mereka mudah terjatuh pada perangkap terorisme (Maarif, 2009). Jihad yang dibungkus secara ontologis untuk melakukan terorisme, merupakan kekuatan yang sangat dahsyat di abad ke-21 ini untuk mencapai tujuan politik. Dari sini banyak pihak mulai menaruh perhatian mereka yang mengaku beraliran Wahabi dan Ikhwanul Muslimin,  yang dengan satu dan lain hal berkaitan dengan jihad global dan teologi bom syahidnya (Delong-Bas, 2004). Gerakan mereka ini seringkali juga diberi simbol sebagai Islam politik.

Golongan Islam politik menurut Basam-Tibi (2000) adalah kaum fundamentalis universal, yang mengamuk melawan ketidakadilan dan penerapan kekuasaan Amerika Serikat dan pihak Barat di Timur Tengah. Kekuatan perlawanan tersebut dibangun secara semesta dengan menggunakan dalih patriotisme dan spirit keagamaan. Dengan keyakinan terhadap kekuatan yang dibangun itu, maka artikulasi politik yang santun yang mendahulukan dialog dan negosiasi tidak lagi mendapatkan tempat (Arubusman, 2006). Penilaian terhadap jiwa manusia sudah sedemikian rendah, seolah tidak ada bedanya dengan batu. Betapa pun baiknya suatu tujuan, jika kekerasan yang dipilih untuk mencapainya, maka secara keseluruhan konsep itu tidak akan mendapat legitimasi sebagai suatu kebenaran.

Sikap kekerasan yang menjadi pilihan dalam melakukan perlawanan oleh sekelompok umat Islam dengan bendera jihad ini, bukan masalah yang sederhana. Banyak aspek yang terkait menjadi latar belakang, motif maupun faktor yang mendukung terjadinya tindakan-tindakan itu. Di antaranya adalah fundamentalisme agama, kemudian juga dipengaruhi oleh perkembangan pada tataran geopolitik global-nasional dan juga persoalan-persoalan yang ditimbulkan dalam konteks transisi menuju demokrasi di berbagai negara-bangsa.

Menurut Arubusman (2006) fundamentalisme Islam pertama-tama harus dilihat sebagai suatu reaksi terhadap masalah-masalah yang mengiringi modernitas, yang dianggap keluar terlalu jauh dari ajaran agama Islam. Kecenderungan ini merupakan suatu gejala ideologis sebagai respons terhadap gejala ideologis pula, yang antara lain merupakan buah dari benturan antar-budaya. Oleh karena itu fundamentalisme Islam dapat dikaitkan dengan realitas geopolitikglobal, serta pemikiran manusia di balik realitas internasional tersebut.

Terdapat beberapa penjelasan yang menghampiri mengapa fundamentalisme Islam cenderung menggunakan kekerasan sebagai jalan dalam memperjuangkan aspirasi politiknya. Pada tataran geopolitik global, umat Islam di Timur Tengah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, baik secara politik maupun ekonomi. Refleksi terhadap kejayaan Islam yang pernah diraih beberapa abad yang lalu serta kesimpulan subyektif, yang menganggap umat Islam mundur karena meninggalkan ajaran yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh karenanya, hal itu harus diperjuangkan kembali dengan syariat Allah.

Banyaknya negara yang mengalami instabilitas politik karena menerapkan sistem demokrasi, juga menjadi pendorong tumbuh suburnya fundamentalisme. Bagi golongan mereka, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang tidak stabil, karena landasannya berangkat dari pergulatan empiris pemikiran manusia yang sekuler. Sebaliknya sistem Islam menurut pendapat mereka akan lebih menjamin stabilitas, walaupun hal tersebut tidak didukung oleh fakta yang bersifat empirik.

Kalau dipetakan secara sederhana gerakan-gerakan Islam mutakhir yang berkembang ini (menurut pemetaan HAR Gibb dalam Modern Trend) dan kemudian  menginspirasi  lahirnya gerakan Islam radikal di Indonesia, antara lain; Jihad Sokoto di Nigeria pada awal abad 19, dipimpin oleh Syekh Utsman bin Muhammad Fudi, Gerakan Mahdi di Sudan yang dipimpin Muhammad bin Abdullah (1834-1886), Ikhwanul Muslimin di Mesir yang digagas oleh Hasan Al Bana (1906-1949), Ahlul hadis di India di akhir abad 19 yang dipengaruhi oleh Syekh Waliyullah, Jamaat Islami di Pakistan yang didirikan oleh Sayyid Abdul A’la al Maududi pada tahun 1941. Di samping itu ada tokoh-tokoh perorangan yang disebut sebagai pengusung fundamentalisme, di antaranya adalah Sayyid Qutub.

Pada masa Post Modernisme, gerakan-gerakan fundamentalisme menyatukan langkah dalam sebuah gerakan politik dan kekuatan bersenjata untuk mrlawan hegemoni Barat, yang dianggap semakin mencengkeramkan kekuasaannya di berbagai kawasan, terutama negara-negara Muslim yang sedang berkembang. Gerakan-gerakan itu, misalnya, Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara, Gerakan Thaliban di Afganistan, Gerakan Al Qaeda di Timur Tengah, Partai FIS di Aljazair dan lain-lain.

Di Indonesia lahir juga gerakan-gerakan Islam sejenis itu di akhir Orde Baru hingga era Reformasi ini. Namun tidak semua gerakan Islam menjadi gerakan fundamentalisme dan radikalisme. Juga tidak semua gerakan fundamentalisme yang lahir, melakukan aksi-aksi terorisme. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta  pada tahun 2004 menerbitkan hasil penelitiannya dalam bentuk sebuah buku berjudul “Gerakan Salafi Radikal di Indonesia” Ada empat kelompok yang mendapat cap “salafi radikal” dalam buku ini, yaitu Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbuttahrir (www. hidayatullah.com, 2004).

Entah apakah organisasi yang dikelompokkan sebagai radikal tersebut berkurang atau malah bertambah, tidak ada lembaga resmi yang secara otoritatif  berhak memberikan label radikal kepada sekelompok warga masyarakat.  Peta gerakan fundamentalisme-radikal kini tentu jauh berbeda dengan enam tahun yang lalu. Setelah pengeboman di berbagai tempat di Tanah Air kita dan sejumlah pelaku terorisme ditangkap, kita dihadapkan fakta baru di  Nanggroe Aceh dikabarkan sejumlah pentolan kelompok garis keras bersatu mendirikan Tanzim Al-Qaidah Aceh. Mereka mengatasi perbedaan lama dan menggalang pengikut baru. Beberapa bekas narapidana terorisme terlibat lagi. Pola perekrutan mereka juga tidak lagi konvensional yang selama ini mengandalkan tiga jalur: hubungan kekerabatan, pertemanan, dan hubungan guru-murid, tetapi sudah melebar dengan misalnya, merekrut para korban tsunami (Tempo, 2010). Fakta ini jika kita analisis, akan berbicara banyak hal tentang terorisme di Indonesia.

Banyak definisi terorisme dan definisi itu sangat tergantung pada perspektif  posisi dan kepentingan pemberi definisi. Dari berbagai definisi itu dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah suatu tindakan yang didasari sistem nilai dan cara pandang dunia, sehingga untuk memahaminya memerlukan suatu kerangka dan metodologi pemikiran yang biasa digunakan dalam tradisi filsafat. Sekadar contoh, seringkali mereka yang diberi label teroris; pelaku kejahatan itu justru memandang diri dan aksi terornya sebagai tindakan suci yang berguna bagi kemanusiaan. Logika dan bahasa serta argumen yang mereka bangun itu, perlu dipahami untuk mencari solusi perdamaian (Hendropriyono, 2009).

Pada umumnya terorisme diwadahi dalam organisasi yang relatif kecil, tertutup dan bergerak di bawah tanah secara rahasia (klandestin). Pengorganisasian mereka yang ramping dengan infrastruktur yang lemah, diisi oleh anggota-anggota yang selektif yang homogen dalam ide, pemikiran,  keyakinan dan nasib yang dalam tata kerjanya tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit (Suradji, 2005).

Dalam perkembangannya terorisme modern yang terjadi pada pasca Perang Dunia II dilakukan oleh ratusan organisasi dengan berbagai macam motif, tujuan, dan sasaran, baik yang disponsori maupun tanpa sponsor dari negara berdaulat mana pun. Mereka berasal dari Irlandia Utara, Jerman, Italia, Australia, Yunani, Spanyol (RMS), Amerika Latin, Israel, India, Jepang, China, Korea Utara, Libya, Iran, Suriah, Iran, Yaman Selatan, bangsa Timur Tengah, dan berbagai bangsa Asia-Afrika lainnya. Benang merah yang dapat ditarik dari varasi bentuk, jenis, dan motif terorisme tersebut adalah, bahwa mereka mengorbankan banyak orang sipil (noncombantant) yang tidak bersalah, bahkan tidak tahu apa-apa (Hendropriyono, 2009).

Selanjutnya terorisme dalam lingkup universal yang dapat menggoncangkan opini dunia, biasanya dapat dilakukan karena disponsori oleh suatu negara. Namun megaterorisme seperti yang terjadi abad ini juga terbukti dapat disponsori oleh institusi non negara: Al Qaeda, suatu jaringan organisasi transnasional yang kekuatannya melebihi negara berdaulat setingkat Afghanistan. Banyak pemuda dari negeri-negeri Muslim termasuk dari Indonesia yang terlibat dalam perang Afganistan. Terorisme mulai merasuki negeri-negeri Muslim itu melalui alumni Afghanistan, seperti antara lain yang dilakukan oleh Amrozi dkk beberapa waktu lalu. Doktrin terorisme mulai bersinggungan dengan doktrin perang jihad dari aliran keras asing (transnasional), yang mengaku sebagai pengikut Wahabi, bahkan dengan teologi mati syahid yang dijanjikan surga.

Ancaman terhadap NKRI

Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan masyarakatnya yang beragam, dari suku, agama, ras, dan golongan, tak terlepas dari sikap legowo para tokoh Islam seperti Soekarno, Mohammad Hatta, H. Agus Salim, KH Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dll, dengan merelakan dihapusnya tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” yang ada dalam Piagam Jakarta.  Maka Preambule atau Pembukaan UUD 1945 dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, telah menyepakati Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara, sehingga NKRI adalah bentuk negara yang final. Jika kemudian muncul kehendak untuk mengganti Pancasila dengan asas lain dalam berbangsa dan bernegara, maka hal itu bisa disebut sebagai suatu kemunduran besar.

Dengan alasan apa pun, dan dengan cara apa pun, upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain sama halnya dengan mengkhianati niat luhur para pendiri bangsa. Kita, dengan ideologi dan konstitusinya, sebenarnya selalu ‘welcome’ terhadap gerakan-gerakan apa pun, termasuk didalamnya gerakan-gerakan Islam, yang pada akhir-akhir ini melakukan berbagai aktifitasnya, baik melalui gerakan keagamaan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Selama yang dilakukan adalah misi “fastabikul khairat” (berlomba dalam kebaikan), tentu kita sambut dengan baik. Yang menjadi masalah jika gerakan-gerakan itu melakukan aktivitas yang bertentangan dengan semangat memelihara kemajemukan, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik melalui perjuangan politik, apalagi dengan cara-cara kekerasan dalam bentuk-bentuk terorisme. Walaupun ada sebagian (kecil) masyarakat Indonesia mendukung aksi terorisme, tetapi Alhamdulillah bagian terbesar rakyat tetap menganggap terorisme sebagai musuh bersama. Karena dari perspektif apa pun tidak ada sisi baik dari dan akibat terorisme.

Gerakan-gerakan Islam yang lahir di Indonesia dan kemudian dapat menyesuaikan diri dengan perjalanan bangsa, malah menjadi kekuatan yang konstruktif dalam pembangunan bangsa. Hal itu karena mereka  memahami kebhinekaan bangsa, dengan semangat toleransi yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa. Sebaliknya, mereka yang datang dengan membawa ideologinya tersendiri dan memaksakan kehendak kemudian berbenturan dengan saudara-saudara sebangsanya sendiri. Benturan-benturan ideologis inilah yang terus menjadi masalah dan menjadi “PR” besar bagi bangsa kita.

Timbul kegelisahan sejauh mana ancaman terorisme terhadap ketahanan nasional, utamanya terhadap keutuhan NKRI? Kegelisahan itu wajar, mengingat sejumlah gerakan Islam fundamentalis selalu meneriakkan prinsip penegakan khilafah di negeri ini. Penegakan Syariah Islam menjadi harga mati. Artinya, mereka tidak lagi menginginkan kebhinekaan atas nama mayoritas. Kelompok-kelompok di luar Islam merasa terancam eksistensinya, yang tentu saja akan memancing reaksi dan kegelisahan. Suasana tenteram damai yang dengan susah payah dibangun sejak kemerdekaan akan berantakan. Konflik-konflik horizontal akan meluas di mana-mana. Daerah-daerah yang penduduknya mayoritas non-Muslim merasa tidak kerasan berada di bawah naungan NKRI. Jika demikian halnya, cukup beralasan bagi mereka untuk memiliki keinginan merdeka terlepas dari NKRI. Dalam era demokrasi saat ini, dunia akan memberikan dukungan kepada setiap kelompok yang hak demokrasi dan hak kemanusiaannya terzalimi.

Jika dirinci lebih jauh, terorisme sebenarnya merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi, ancaman terhadap ketahanan politik, ancaman terhadap ketahanan keamanan, serta ancaman terhadap kemanusiaan (Hendropriyono, 2009). Karena terorisme itu bersifat global, ancamannya tidak bersifat domestik. Saya mengajukan empat saran pokok menghadapi ancaman terorisme tersebut, yakni :

Pertama,  PBB dan negara-negara maju harus bertanggung jawab terhadap praksis demokratisasi global yang etis.

Kedua, Negara-negara Islam di dunia, termasuk Indonesia yang berpenduduk Muslim terbesar, bekerja sama untuk membersihkan pengaruh-pengaruh fundamentalisme/aliran keras ala Khawarij, yang mengaku sebagai gerakan Wahabi kontemporer.  Hal ini merupakan syarat pokok untuk menetralisir lingkungan, yang dapat dijadikan habibat bagi terorisme dalam melakukan regenerasi.

Ketiga, Revitalisasi Pancasila perlu dilakukan sebagai program yang bottom up (dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat), yang disesuaikan dengan filsafat bangsa Indonesia itu.

Keempat, mengingat ancaman kemanusiaan dari aksi terorisme yang melibatkan keyakinan keagamaan, sudah waktunya gerakan semua agama memikirkan ulang misi kemanusiaan dengan menafsir, merekonstruksi kembali ajaran agama bagi aksi kemanusiaan global, tanpa memandang latar belakang pemeluk agama. Demikian pula organisasi dan gerakan Islam di Indonesia harus bekerja sama untuk terus mengembangkan pemikiran ijtihad, guna mencari pemecahan problem kemanusiaan dalam kerangka kehidupan bangsa dan dunia global. Salah satu misi suci dari dakwah Islam yang rahmatan lil alamin adalah pembebasan seluruh umat manusia dari penindasan oleh sesamanya dan dari kemiskinan, dengan nilai dasar penyerahan sepenuhnya tentang keberimanan seseorang dan suatu bangsa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta. Alhamdulillahi badiil haad illa bayani mahyair rosyad.

Pertanyaan yang sering muncul, aparat telah bekerja keras, berhasil melumpuhkan dan membongkar jaringan terorisme, mengapa gerakan terorisme tidak juga berhenti? Saya selalu menggambarkan fundamentalisme dan terorisme itu bagai pohon dengan tanah, akar, cabang, ranting, daun, dan atmosfer di sekitarnya. Selama akar-akar terorisme masih kuat menancap di lahan yang subur, maka memangkas daun-daun tidak akan mematikan pohon terorisme itu. ****

Daftar Pustaka:

Abdullah, Amin, 1999,  Studi Agama Normativitas dan Historitas, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Appleby, John A.D.,  Istvan Gyori, and David Reynplds, 2006, On Excact Rates of Decay of Solutions of Linier Systems of Volt Erra Equations with Delay, Journal of Mathematical Analysis And Applications, 320, 1, pp56-77.

Arubusman, Muhyiddin, 2006, Gerakan Islam Fundamentalisme dalam Terorisme di Tengah Arus  Global Demokrasi, Spectrum, Jakarta.

Delong-Bas,  J. 2004, Wahabi,  Islam, From Revival and Reform to Global Jihad, Oxford University Press, London-New York.

Hendropriyono, AM,  Terorisme, Fundamentalis Kristen, Yahudi,Islam,  Penerbit Buku Kompas, 2009.

Maarif, Ahmad Syafii, 2009, Masa Depan Islam di Indonesia, dalam Ilusi Negara Islam,  Ekspansi gerakan Islam Transnasional di Indonesia, Ed. KH Abdurrahman Wahid, LibforAll, Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute, Jakarta.

Suradji, Adjie, 2005, Terorisme, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Ulumiddin, Ihya  KH M. 2008, “Pengantar” dalam Al Hasani, Abuya Prof Dr As Sayid  Muhammad bin Alawi Al-Maliki, 2003: Ekstrem dalam Pemikiran Agama; Pengaruhnya pada Kemunculan Tindakan Teror dan Anarki, Surabaya.

Robert Wuthnow ed.2 vols., Politics and Religion Encyclopedy, (Washington, DC: Congressional Quarterly, Inc, 1998), 383-393.

Harian Kompas Jumat, 16 Januari 2004, Tulisan KH Hasyim Muzadi

Majalah Tempo edisi 22-29 Maret 2010.

www.hidayatullah.com, 2004.

Riwayat Hidup

Abdullah Mahmud Hendropriyono, Jenderal TNI (Purn) lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 1945. Sejak tahun 1948 tinggal di kota Jakarta. Pendidikan umum: SR Muhammadiyah Jakarta, SMP Negeri V Jakarta, SMA Negeri 2 Bagian B/Ilmu Pasti Jakarta, Sarjana Administrasi Negara STIA LAN RI Jakarta. Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM). Sarjana Ekonomi Universitas Terbuka (UT) Jakarta. Sarjana Tehnik Industri Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Bandung. Pascasarjana Administrasi Niaga University of the City of Manila Philippina, Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM). Doktor Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Pendidikan militer dimulai dari Akademi Militer Nasional tahun 1967, Australian Intelligence Course Woodside 1971, United States Army General Staff College Fort Leavenworth USA tahun 1980, Sesko ABRI tahun 1989 lulus terbaik, KSA VI Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) tahun 1995 lulus terbaik. Kualifikasi keterampilan militer Para-Komando, Terjun bebas militer dan penembak mahir.

Jabatan yang pernah diduduki diantaranya Komandan Detasemen Tempur Para Komando 1985, Asisten Intelijen Kodam Jaya tahun 1986, Danrem 043/Garuda Hitam Lampung tahun 1988, Direktur Badan Intelijen Strategis tahun 1990, Panglima Kodam Jaya tahun 1993, Komandan Kodiklat TNI AD 1994, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan RI tahun 1996, Menteri Transmigrasi & PPH RI merangkap Menteri Tenaga Kerja RI pada tahun 1997-1999. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tahun 2001-2004.

Bintang dan tanda jasa yang dianugerahkan antara lain Bintang Mahaputera Indonesia Adipradana, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya-prestasi, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma, Bintang Dharma, Satya Lencana Bhakti untuk luka-luka di medan pertempuran dan anggota Veteran Pembela Republik Indonesia (Pembela/E, NPV : 21.157.220).

Disampaikan pada Kuliah Umum Sekolah Tinggi  Hukum Militer Direktorat Hukum Angkatan Darat, tanggal 22 Maret 2011 di Aula STHM Ditkumad Jakarta.