Perkembangan Paradigma Kepemimpinan

dan Visi Perjuangan NKRI

Oleh Dr. Ir. AM Hendropriyono SH, MH

Jenderal TNI (Purn), mantan Kepala Badan Intelijen Negara

  1. Visi NKRI: Model Ancaman Baru

Dewasa ini kita sering mendengar istilah Conspiracy theory. Apakah gerangan maksudnya? Adalah suatu kebijakan fenomenal, yang dihubungkan dengan suatu aktor rahasia yang diketahui publik, namun tidak dapat dibuktikan secara rasional. Kita harus mewaspadai istilah ini pada saat sekarang, karena dapat menebarkan kebencian di kalangan publik. Argumen konspirasi selama ini dipakai oleh Abu Bakar Ba’asyir untuk membela diri, dengan menuduh ada konspirasi antara kebijakan pemerintah USA dengan kelompok Yahudi yang ada di mana-mana, termasuk kaum ‘kafir’ di Indonesia. Bagi saudara-saudara para pemimpin bangsa di berbagai tataran kepemimpinan nasional, yang penting adalah kesadaran kita bersama, bahwa ancaman bagi kedaulatan negara kita dewasa ini telah menjadi semakin kompleks dan rumit. Bukan hanya sekedar hubungan konspirasi.

Terorisme, misalnya, tidak dapat dikenali dalam terminologi perang simetrik. Perang jaman sekarang tidak lagi mengenal negara siapa lawan bangsa siapa dan tidak lagi mempunyai batas teritorial tertentu. Perang jaman sekarang menjadi asimetrik dan bersifat abstrak. Ancaman arus uang panas dari para spekulan juga dapat meruntuhkan fundamen ekonomi suatu negara bangsa. Kita semua perlu memahami jenis-jenis ancaman baru itu dan perlu segera mencari cara terbaik untuk menangkalnya.

Perang kita melawan terorisme misalnya, bertujuan menyingkirkan bentuk kehidupan radikal dan membangun bentuk kehidupan yang pro kemajemukan sebagaimana sesanti ‘Bhinneka Tungal Ika’ dan anti kekerasan, sebagaimana diamanatkan dalam nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Terorisme yang berakar ideologi akan tumbuh subur dalam habitatnya, yaitu kelompok masyarakat fundamentalis.

Kelompok fundamentalis ini selain merupakan habitat bagi terorisme, juga di dalam kegiatan kesehariannya selalu mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Mereka tidak segan segan mengambil alih kewenangan aparat keamanan dengan cara–cara ilegal. Misalnya, melakukan razia-razia dengan dalih membela agama, tapi tidak jelas apanya yang harus dibela atau dibela terhadap apa, kapan dan siapa yang telah memberi wewenang kepada mereka untuk melakukan pembelaan.

Akhirnya ternyata, semua kegiatan anarkis yang hingar bingar itu adalah demi kepentingan kelompoknya sendiri. Para pemimpin perlu  menggalang para fihak itu untuk melakukan dialog, yang menyangkut ketertiban, keamanan, ketenteraman dan keselamatan bagi masyarakat bangsa Indonesia tanpa diskriminasi. Diskursus merupakan sarana untuk membangun jembatan komunikasi antar berbagai fihak, demi meniadakan kegiatan para bandit tersebut. Mereka layak dinyatakan sebagai bandit, karena merusak peradaban Islam dan mempunyai ikatan dengan para penyelenggara negara, yang berfungsi saling dukung mendukung dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Inilah yang dinamakan dengan teori konspirasi yang terjadi di negara kita.

Rakyat yang resah kerapkali menyatakan, lebih nyaman berada di bawah rejim otoriter daripada pemerintahan demokrasi, yang tidak mampu memberikan rasa aman kepada mereka. Perasaan orang tentang keadaan seperti ini menurut Mancur Olson memang kerap terjadi, setelah jatuhnya sebuah rezim kekuasaan otoriter. Kekuasaan lalu diambil alih oleh para bandit, karena pemerintahan yang baru tidak cukup berwibawa.

Para bandit selalu eksis di era yang serba liberal, manakala pemerintahan baru tidak mengerti hakikat dari kebebasan dan individualisme. Pancasila menolak individualisme ekstrim yang menyalahi kodrat, karena manusia ditakdirkan hidup bukan hanya sebagai dirinya sendiri tetapi juga sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu para pemimpin di negara Pancasila berdiri di atas dua kutub yang seimbang dan selaras. Kutub yang satu didasari atas konsep, bahwa manusia harus bebas dan di kutub yang lain manusia tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain.

Permasalahan kepemimpinan di negara Pancasila adalah ketidak mengertian kelompok kecil masyarakat sipil (Civil Society), terutama yang disponsori oleh Barat, bahwa perlindungan terhadap individu harus juga diartikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Pancasila tidak bisa membenarkan cara membebaskan individu–individu Libya dari cengkeraman Moammer Khadaffi, dengan cara menyerbu negara itu, sehingga mengorbankan segenap bangsa dan tumpah darah Libya. Namun konsep demokratisasi dunia yang dikuasai Barat tetap tidak bergeming dari hakikat penentuan kekuatan 50%+1, sebagai penilaian terhadap suara rakyat. Pemahaman ini sangat rawan, karena telah diartikan demi membela orang banyak, boleh mengorbankan orang yang lebih sedikit. Di sini kita dapat terjerembab pada praktik diktator mayoritas, yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa.

Perkembangan konstelasi geopolitik dan geostrategi Indonesia sangat kompleks, terlebih lagi di dalam demokratisasi negara yang masih di 2/3 jalan ke batas aman berdemokrasi ini. Perkembangan dalam geopolitik menyangkut Indonesia yang secara geografis berdekatan dengan Malaysia. Kita merupakan penadah utama untuk para petualang dan pelarian politik fundamentalisme mereka. Fundamentalisme politik agama dari kawasan tersebut menunggu saat yang tepat, untuk masuk menjadi salah satu alternatif, jika demokrasi di Indonesia dalam keadaan goyah. Perkembangan dalam geostrategi menyangkut terorisme internasional yang kini mulai terjepit, karena demokratisasi politik yang terjadi di Timur Tengah. Mereka dapat memindahkan pusat komando pengendaliannya ke mari, manakala Indonesia berada dalam keadaan chaos (kacau). Hal-hal itulah yang menjadi isu sentral dalam kepemimpinan saudara, menghadapi perkembangan fundamentalisme yang semakin meluas di dalam masyarakat bangsa kita. Khusus dalam masalah terorisme ada baiknya jika kita menyatukan pendapat tentang apa gerangan terorisme itu.

2. Paradigma Kepemimpinan Baru

    Hampir setiap tahun sejak bergulirnya reformasi di negara kita ini, kehidupan rakyat Indonesia dibayangi terus menerus oleh ancaman terorisme. Sudah banyak para teroris yang ditangkap bahkan ditembak mati, namun mereka terus saja eksis bak daun dan ranting yang patah tumbuh hilang berganti. Komentar dan analisis para pakar dan pengamat hiruk pikuk di media massa, sehingga membingungkan masyarakat awam. Kebingungan ini perlu kita tenangkan dengan mengenal terorisme lebih dalam, melalui suatu model analitik yang berupa pohon terorisme. Para teroris yang patah tumbuh hilang berganti, laksana daun daun yang gugur dari sebatang pohon. Organisasi terorisme laksana ranting, cabang dan batang pohon yang mewadahi terorisme.

    Ilustrasi ‘Pohon Terorisme’ :

     

    Perkembangan  Paradigma Kepemimpinan  dan  Visi Perjuangan NKRI

     

    Benturan antar peradaban merupakan atmosfir, yang memberi napas kepada terorisme. Akar terorisme adalah ideologi politik yang tumbuh berkembang di habitatnya, yaitu kelompok masyarakat fundamentalis yang menyukai kekerasan. Indikasi kelompok fundamentalis adalah mereka yang beraliran taqfiriyah (aliran yang gemar mengkafir-kafirkan orang yang bukan kelompoknya sendiri) dan mengagung-agungkan kekerasan. Dengan lingkungan masyarakat yang demikian tanpa langkah penertiban yang berarti, para pemimpin dituntut untuk mampu menyelamatkan rakyatnya.

    Perang melawan terorisme adalah kegiatan yang terus menerus untuk menciptakan tertib sosial dan merebut legitimasi. Langkah kebijakan saudara-saudara selaku para pemimpin masa kini, bukan hanya harus legitimate secara hukum, tetapi juga harus mempunyai legitimasi secara moral. Hukum hanya menentukan seseorang benar atau salah, tetapi moral menentukan seseorang itu baik atau buruk. Jika saudara terpaksa harus melanggar hukum, demi keselamatan masyarakat bangsa negara secara keseluruhan yang saudara pimpin, saudara tetap adalah seorang pemimpin yang baik. Perang abstrak di era ini memang membutuhkan paradigma pemimpin-pemikir, yang berani dan bukan hanya pemimpin-pemimpin pesolek.


    Kepustakaan :

    Adian, Donny Gahral, 2011. Ancaman Baru Perang Non-konvensional. Universitas Indonesia, Jakarta

    D. Krasner, Stephen. 2001.  “Rethinking the Sovereign State Model,” in Empire,Systems and States: Great Transformations in International Politics, Michael Cox, Tim Dunne, and Ken Booth, eds., New York: Cambridge University

    Harvard Kennedy School, Center for Public Leadership. 2009.  Transforming the National Security Culture: A Report of the Harvard Kennedy School’s  Defense Leadership Project

    Hendropriyono, AM. 2011. Filsafat Intelijen. Jakarta

    Jeffrey S Lantis. “Strategic Culture and National Security Policy” International Studies Review, Vol. 4, No. 3 (Autumn, 2002), pp. 87-113

    Negri, Antonio; Hardt, Michael.  Multitude: War and Democracy in the Age of Empire.  Penguin Press, 2004

    Sven, Bislev. “Globalization, State Transformation, and Public Security” International   Political Science Review / Revue internationale de science politique, Vol.25, No. 3

    Thomas X. Hammes, “4th-generation Warfare: Our Enemies Play to Their Strengths,” Armed Forces Journal, November 2004, pp. 40-44.

    Walzer, Michael. Just and Unjust War.  Basic Books, 2000